Implementasi Peraturan Hukum Laut di Indonesia dalam Perspektif Global

Implementasi peraturan hukum laut di Indonesia dalam perspektif global adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, penegakan hukum laut di Indonesia harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus pelanggaran hukum laut yang terjadi di perairan Indonesia. Menurutnya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum laut, seperti TNI AL dan Polisi Perairan. Mereka harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan diberikan pelatihan yang intensif agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Implementasi peraturan hukum laut di Indonesia juga harus memperhatikan aspek global. Hal ini penting mengingat Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mematuhi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum laut, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Menurut Pangeran Faisal Al Saud, Wakil Presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Laut, implementasi hukum laut di Indonesia harus selaras dengan hukum internasional. Hal ini penting agar Indonesia dapat menjaga kedaulatan wilayah lautnya dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia dalam perspektif global bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak dan pemahaman yang mendalam tentang hukum laut internasional. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi lautnya secara optimal dan melindungi kedaulatannya di kancah internasional.