Peran Pemerintah dalam Penanganan Insiden Laut di Indonesia
Insiden laut di Indonesia seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat maupun pemerintah. Peran pemerintah dalam penanganan insiden laut di Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsda TNI Bagus Puruhito, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan insiden laut. “Pemerintah harus memiliki peran yang aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan insiden laut, serta memberikan pelatihan kepada petugas SAR untuk dapat bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat,” ujarnya.
Selain itu, peran pemerintah juga penting dalam melakukan koordinasi antarinstansi terkait dalam penanganan insiden laut. Menurut Direktur Navigasi dan Keselamatan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, koordinasi yang baik antarinstansi akan mempermudah proses penanganan insiden laut. “Pemerintah harus memastikan bahwa semua instansi terlibat dalam penanganan insiden laut memiliki peran yang jelas dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu keselamatan para pelaut dan penumpang kapal,” katanya.
Namun, dalam beberapa kasus, peran pemerintah dalam penanganan insiden laut di Indonesia masih perlu diperkuat. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Nadhila Adani, masih terdapat kendala-kendala dalam penanganan insiden laut di Indonesia seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya pelatihan bagi petugas SAR. “Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan dalam hal-hal tersebut agar penanganan insiden laut di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Dengan demikian, peran pemerintah dalam penanganan insiden laut di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam menghadapi berbagai insiden laut yang mungkin terjadi di perairan Indonesia. Keselamatan para pelaut dan penumpang kapal harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan peran mereka dalam penanganan insiden laut.