Penegakan Hukum di Laut: Tantangan dan Solusi

Penegakan hukum di laut merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan solusi yang tepat. Menurut Ahli Hukum Maritim, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, “Penegakan hukum di laut sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban laut serta melindungi sumber daya kelautan.”

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum di laut adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya sekitar 20% wilayah laut Indonesia yang diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penegakan hukum di laut. “Kita perlu bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut,” ujarnya.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum di laut. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar, “Kita perlu terus meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di laut agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada.”

Dalam upaya penegakan hukum di laut, peran masyarakat juga sangat penting. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, “Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas illegal fishing serta pencemaran laut agar penegakan hukum di laut dapat berjalan dengan baik.”

Dengan adanya kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penegakan hukum di laut dapat menjadi lebih efektif dan berhasil dalam menjaga keamanan dan ketertiban laut serta melindungi sumber daya kelautan.